HUBUNGAN KONSEP HUTANG DENGAN KEBIJAKAN DIVIDEN

HUBUNGAN KONSEP HUTANG DENGAN KEBIJAKAN DIVIDEN

 

PRODI                 :    S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

 

ABSTRAK

Setiap perusahaan umumnya memiliki kewajiban atau yang biasa disebut dengan utang yang harus diselesaikan atau dibayar oleh perusahaan . Jadi dalam bahasa yang sederhana kewajiban adalah utang yang harus dibayar atau diselesaikan oleh perusahaan dimasa yang akan datang dengan menggunakan kas, barang atau jasa. Sebagai contoh adalah kewajiban atau utang yang timbul akibat perusahaan meminjam uang ke bank, kewajiban atau utang yang timbul dari pembelian barang secara kredit, kewajiban atau utang yang timbul dari pembayaran gaji pegawai yang tertunda dan sebagainya. Dividen merupakan pembayaran dividen pertama yang dilakukan oleh perusahaan setelah IPO. Sedangkan kebijakan inisiasi dividen merupakan kebijakan yang terkait dengan keputusan tentang besarnya payout dan timing dari dividen pertama pasca IPO. Inisiasi dividen merupakan indikasi pertama yang bersifat publik tentang kesediaan manajer perusahaan untuk mendistribusikan kelebihan kas kepada para pemegang saham dibanding menginvestasikannya ke dalam proyek- proyek baru

 

Kata Kunci: Konsep hutang, Kebijakan Dividen, Stabilitas Pembagian Dividen

 

PENDAHULUAN

Karakteristik hutang berkaitan dengan sisi semantik dari hutang. Pemahaman terhadap karakteristik hutang memainkan peranan penting dalam mengidentifikasi apakah transaksi atau peristiwa tertentu betul-betul memenuhi kriteria hutang sehingga dapat dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Karakteristik tersebut berkaitan dengan identifikasi terhadap definisi hutang

Sejalan dengan pengertian aktiva, hutang didefinisikan berdasarkan makna ekonomi yang berkaitan dengan kejadian/peristiwa masa mendatang yaitu sesuatu yang dikaitkan dengan manfaat ekonomi. Menurut FASB (Financial Accounting Standard Board) dalam SFAC No.6, hutang didefinisikan sebagai berikut :

Hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu.

Bagi para pemegang saham atau investor, dividen kas merupakan tingkat pengembalian investasi mereka berupa kepemilikkan saham yang diterbitkan perusahaan lain. Bagi pihak manajemen, dividen kas merupakan arus kas keluar yang mengurangi kas perusahaan. Oleh karenanya kesempatan untuk melakukan investasi dengan kas yang dibagikan sebagai dividen tersebut menjadi berkurang. Bagi kreditor, dividen kas dapat menjadi signal mengenai kecukupan kas perusahaan untuk membayar bunga atau bahkan melunasi pokok pinjaman. Kebijakan dividen kas yang cenderung membayarkan dividen dalam jumlah relatif besar akan mampu memotivasi pemerhati untuk membeli saham perusahaan. Perusahaan yang memiliki kemampuan membayar dividen diasumsikan masyarakat sebagai perusahaan yang menguntungkan.

 

LANDASAN TEORI

  1. 1.    Pengertian Hutang

Menurut Hanafi Mamduh ( 2004 :29) menyatakan bahwa

Hutang didefinisikan sebagai pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul dimasa mendatang dari kewajiban organisasi sekarang untuk mentransfer asset atau meberikan jasa kepihak lain di masa mendatang, sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu

Sedangkan Munawir menyatakan (2004:18) bahwa:

Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor”.

Untuk perhitungannya penulis menggunakan salah satu rumus untuk mengukur sampai berapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang (Total Debt To Total Capital Asset). Rasio Total Debt To Total Capital Assets dihitung dengan membagi total hutang dengan jumlah aktiva atau berapa bagian dari aktiva yang digunakan untuk menjamin hutang.

Total Debt To Total Capital Assets  =

Total Hutang

X

100%

Jumlah Aktiva

 

  1. 2.    Pengertian Kebijakan Dividen

Dividen adalah pembayaran bagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Suatu perusahaan tidak harus membayar dividen kepada pemegang saham, namun demikian jika investor membeli saham dengan harapan akan mendapat dividen dan perusahaan tidak membayarnya maka mereka dapat menjual saham mereka. Jika terlalu banyak saham yang di jual maka nilai saham akan mengalami penurunan. Dividen dapat dibayar dengan uang atau dengan saham. Dividen saham adalah pembayaran dalam bentuk saham yang lebih banyak.

Kebijakan dividen merupakan salah satu fungsi utama seorang manajer keuangan dalam membuat keputusan keuangan perusahaan. Berikut ini akan diuraikan beberapa definisi kebijakan dividen menurut beberapa orang ahli yaitu sebagai berikut :

Menurut Fred J. Weston dan Thomas E. Copeland (1997 : 657) :

“Dividend policy determines the divisions of earning between payments to stockholders and reinvestment in the firm. Retained earning are one of the most significant sources of funds for financing cooperate growth, but dividens constitute the cash flows that accure to stockholders.”

Menurut Bambang Riyanto (2001 : 265) :

Kebijakan dividen adalah bersangkutan dengan penentuan pembagian pendapatan (earnings) antara penggunaan pendapatan untuk dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai dividen atau untuk digunakan didalam perusahaan, yang berarti pendapatan tersebut harus ditahan didalam perusahaan.”

Berdasarkan agency theory, pihak manajemen adalah agen (agents) pemilik, sedangkan pemilik perusahaan merupakan principal. Jensen dan Meckling (1976) memperlihatkan bahwa pemilik dapat meyakinkan diri mereka bahwa agen akan membuat keputusan yang optimal bila terdapat insentif yang memadai dan mendapatkan pengawasan dari pemilik. Konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham akan mengakibatkan biaya keagenan (agency cost). Biaya keagenan dapat diminimalkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan yang terkait tersebut. Kebijakan dividen kas dapat menjadi salah satu bentuk mekanisme pengawasan pemegang saham terhadap pihak manajemen. Pemegang saham berusaha menjaga agar pihak manajemen tidak terlalu banyak memegang kas karena kas yang banyak akan menstimulus pihak manajemen untuk menikmati kas tersebut bagi kepentingan dirinya sendiri.

Pihak manajemen akan membatasi arus kas keluar berupa dividen kas yang berjumlah terlalu besar dengan alasan mempertahankan kelangsungan hidup, menambah investasi untuk pertumbuhan atau melunasi hutang (Suharli, 2004).

 

PEMBAHASAN

  1. 1.      Penggolongan Hutang

Penggolongan hutang, ada yang hanya membaginya dalam dua golongan, yaitu hutang jangka pendek (kurang dari satu tahun) dan hutang jangka panjang (lebih dari satu tahun). Tetapi banyak asumsi yang membagi hutang dalam tiga golongan yaitu :

1)      Hutang Jangka Pendek (Short–term debt)

Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang perlunasannya atau pembayaran akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. (Munawir.S, 2004:18)

Sebagian besar hutang jangka pendek terdiri dari kredit perdagangan barang / jasa, yaitu kredit yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan usahanya. Adapun jenis-jenis hutang jangka pendek diantaranya adalah :

  1. Rekening Koran

Kredit Rekening Koran adalah kredit yang diberikan oleh Bank kepada perusahaan dengan batas plafond tertentu dimana perusahaan mengambilnya tidak sekaligus melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhannya, dan bunga yang dibayar hanya untuk jumlah yang telah diambil saja, meskipun sebenarnya perusahaan meminjamnya lebih dari jumlah tersebut.

  1. Kredit Dari Penjual

Kredit penjual merupakan kredit perniagaan (Trade-credit) dan kredit ini terjadi bila penjualan produk dilakukan dengan kredit. Pada umumnya perusahaan yang memberi kredit penjual adalah perusahaan industri, sedamgkan perusahaan yang menerima adalah perusahaan perdagangan.

  1. Kredit wesel

Kredit wesel ini terjadi apabila perusahaan mengeluarkan surat pengakuan hutang yang berisikan kesanggupan untuk membayaar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu dan setelah ditandatangani surat tersebut dapat dijual atau diuangkan pada Bank.

2)      Hutang Jangka Menengah (Intermediate-term debt)

Hutang jangka menengah adalah hutang yang jangka waktu atau umumnya lebih dari satu tahun dan kurang dari sepuluh tahun”. (Bambang Riyanto, 2001:232)

Kebutuhan membelanjai dengan usaha dengan jenis kredit ini di rasakan karena adanya kebutuhan yang tidak dapat di penuhi dengan kredit jangka pendek di satu pihak dan sukar untuk dipenuhi dengan kredit jangka panjang di lain pihak.Untuk kebutuhan modal yang tidak begitu besar jumlahnya juga tidak ekonomis untuk dipenuhi dengan dana yang berasal dari pasar modal.

Bentuk-bentuk utama dari hutang jangka menengah yang utama adalah :

  1. Tearm Loan 

Tearm Loan adalah kredit usaha dengan umur lebih dari satu tahun dan kurang dari 10 tahun. Pada umumnya tearm loan di bayar kembali dengan angsuran tetap selama satu periode tertentu (amortization payment), misalkan pembayara angsuran dilakukan setiap bulan, setiap kuartal, atau setiap tahun.

  1. Leasing.

Leasing adalah suatu alat atau cara untuk mendapatkan services dari suatu aktiva tetap yang pada dasarnya adalah sama seperti halnya apabila kita menjual obligasi untuk mendapatkan services dan hak milik atas aktiva tersebut dan perbedaannya pada leasing tidak disertai dengan hak milik. Lebih khususnya, lease adalah persetujuan atas dasar kontrak dimana pemilik dari aktiva (lessor) menginginkan pihak lain (lessee) untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama satu periode tertentu. Hak milik atas aktiva tersebut tetap pada lessor .

3)      Hutang Jangka Panjang, (long term debt)

Hutang jangka panjang atau long-term debt adalah satu bentuk perjanjian antara peminjam dengan kreditur dimana kreditur bersedia memberikan pinjaman sejumlah tertentudan peminjam bersedia untuk membayar secara periodik yang mencakup bunha dan pokok pinjaman (Agus Sartono, 2001:324)

Adapun jenis dan bentuk-bentuk utama dari hutang jangka panjang (Long-term debt) antara lain  :

  1. Pinjaman Obligasi (Bond Payables).

Obligasi merupakan instrumen hutang jangka panjang yang digunakan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mendapatkan dana jangka panjang.

Pinjaman Obligasi adalah pinjaman uang untuk jangka waktu yang panjang, untuk mana si debitur mengeluarkan surat pengakuan hutang yang mempunyai nominal tertentu (Bambang Riyanto, 2001:238)

  1. Pinjaman Hipotik (Mortgage)

Pinjaman hipotik merupakan pinjaman jangka panjang dimana pemberi uang (kreditur) diberi hak hipotik terhadap suatu batang tidak bergerak. Hipotik merupakan bentuk hutang jangka panjang dengan agunan aktiva tidak bergerak (Tanah bangunan) dalam perjanjian kreditnya disebutkan secara jelas aktiva apa yang di pergunakan sebagai agunan. (Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, 2002:416)

 

  1. 2.      Pengukuran dan Pengakuan Hutang

Hutang diakui bila transaksi yang menimbulkan kewajiban telah terjadi APB  (APB Statement nomor. 4 paragraph 181) dan FASB (SFAC 5 paragraf 67) menyatakan bahwa hutang diukur berdasarkan jumlah uang pada suatu transaksi. Kewajiban baru dapat diakui bila memenuhi kriteria definisi, dapat diukur, relefan, dan dapat diandalkan. Suatu perbedaan dapat dilakukan antara kewajiban sekarang dan masa yang akan datang. Kewajiban biasanya timbul dan diakui hanya kalau aktiva telah diserahkan atau perusahaan telah membuat perjanjuan yang tidak dapat dibatalkan untuk membeli aktiva. Secara umum saat pengakuan dan pengukuran kewajiban cukup jelas, karena kewajiban timbul dari perjanjian yang  jumlah saat pembayarannya tercantum dalam perjanjian (kontrak).

Dengan demikian, besarnya nilai hutang tersebut harus didiskontokan dengan tingkat bunga tertentu dengan rumus :

                 PV = F (1+r)-1

PV            = Nilai sekarang dari hutang pada tanggal pembelian

F   = Aliran kas masa mendatang pada periode t dari tanggal penilaian

r    = Tingkat bunga

     Pendiskontoan terhadap elemen laporan keuangan menurut Weil (1990), hanya dapat dilakukan antara lain bila : Elemen tersebut menunjukkan kewajiban untuk membayar sejumlah tertentu yang dapat ditaksir dengan cukup pasti dan Perusahaan akan membayar jumlah tersebut dalam periode lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca

 

  1. 3.    Prosedur standar pembayaran dividen tunai

Karena umumnya pembayaran dividen dilakukan dengan tunai, maka sebelum kita membicarakan tentang teori kebijakan dividen kita akan membicarakan terlebih dahulu bagaimana prosedur pembayaran dividen tunai. Agak berbeda dengan di amerika serikat yang menyatakan bahwa keputusan untuk membagi dividen berada di tangan board of directors di Indonesia keputusan untuk membagi dividen pada dasarnya berada ditangan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS (UU no. 1 tahun 1995,pasal 62 ayat 1 dan 2). Apabila RUPS telah memutuskan untuk membagikan dividen, maka tanggal keputusan tersebut merupakan declaration date.

Dalam keputusan tersebut di sebutkan bahwa para pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanggal tertentu dinyatakan berhak untuk menerima dividen. Tanggal teersebut disebut sebagai date of record.

Lima hari kerja sebelum date of record tersebut di tentukan tanggal ex-dividend. Pada tanggal ini (atau sesudahnya) pembeli saham tidak berhak untuk memperoleh dividen yang akan di bagikan. Karena itu pada hari tersebut atau sesudahnya, di katakana saham diperdagangkan ex-div sedangkan sebelumnya dikatakan sebagai cum-div. dengan demikian maka apabila suatu saham di perdagangkan pada periode cum-div dengan harga Rp. 3.000 sedangkan RUPS telah memutuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp.200, maka mungkin sekali pada saat ex-div saham tersebut akan diperdagangkan dengan harga Rp.2800.

Akhirnya, pada RUPS tersebut harus disebutkan kapan dividen akan di bayarkan, dan bagaimana cara pembayaranya, tanggal pembayaran tersebut di sebut sebagai payment date.

Untuk memperjelas uraian di atas, berikut ini di berikan contoh tentang prosedur pembayaran dividen PT.Berlina. untuk memudahkan pemahaman, penyajian di berikan dalam bentuk gambar sebagaimana di tunjukan pada gambar berikut.

Pada gambar tersebut terlihat bahwa keputusan untuk membagikan dividen di lakukan pada awal januari 1995. Daham yang di beli pada tanggal 23 januari (atau sebelumnya) masih berhak memperoleh dividen. Tetapi apabila saham tersebut di beli pada tanggal 24 januari atau sesudahnya, saham tersebut tidak berhak memperoleh dividen. Para pemegang saham yang namanya tercantum pada daftar pemegang saham pada tanggal 31 januari 1995 berhak memperoleh dividen yang akan di bagikan pada 15 februari 1995.

 

 

 

Awal jan 95     24 jan 95                     31 jan 95                                 15 feb 95

Declaration      Ex-devedent               date Record date                    Payment date

Gambar. Prosedur pembayaran dividen

 

  1. 4.    Kontroversi dividen

Kebijakan dividen masih merupakan masalah yang mengundang perdebatan, karena terdapat lebih dari satu pendapat. berbagai pendapat tentang dividen bisa dikelompokkan menjadi 3,yaitu:

  1. Pendapat yang menginginkan dividen dibagikan sebesar-besarnya.
  2. Pendapat yang mengatakan bahwa kebijakan dividen tidak relevan
  3. Pendapat yang mengatakan bahwa perusahaan seharusnya justru membagikan dividen sekecil mungkin.

Berikut ini penjelasan singkat masing-masing pendapat tersebut.

  1. Dividen di bagi sebesar-besarnya

Argumentasi pendapat ini adalah bahwa harga saham di pengaruhi oleh dividen yang di bayarkan. Argumentasi tersebut mempunyai kesalahan dalam hal bahwa peningkatan pembayaran dividen hanya di mungkinkan apabila laba yang di peroleh oleh perusahaan juga meningkat. Perusahaan tidak bisa membagikan dividen yang makin besar apabila laba yang di peroleh tidak meningkat.  Memang benar kalau perusahaan mampu meningkatkan pembayaran dividen karena peningkatan laba. Memang benar kalau harga saham akan naik. Meskipun demikian kenaikan harga saham tersebut adalah disebabkan karena kenaikan laba dan bukan kenaikan pembayaran dividen.

Juga tidak benar kalau perusahaan harus membagikan semua laba sebagai dividen, hanya karena perusahaan harus membagikan dividen sebesar-besarnya. Laba dibenarkan untuk di tahan,kalau dana tersebut bisa di investasikan dan menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih besar dari biaya modalnya. ( penginvestasian tersebut berarti memberikan NPV yang positif.

  1. Dividen tidak relevan

Mereka yang menganut pendapat ini mengatakan bahwa perusahaan bisa saja membagikan dividen yang banyak ataupun sedikit, asalkan di mungkinkan  menutup kekurangan dana dari sumber ekstern. Jadi yang palin penting adalah apakah investasi yang tersedia diharapkan akan memberikan NPV yang positif, tidak perduli apakah dana yang dipergunakan untuk membiayai berasal dari dalam (menahan laba) ataukah dari luar perusahaan (menerbitkan saham baru). Dampak pilihan keputusan tersebut sama saja bagi kekayaan pemodal, atau keputusan dividen adalah tidak relevan (the irrelevant of dividend)

  1. Dividen dibagikan sekecil-kecilnya

Pendapat bahwa dividen tidak relevan mendasarkan diri atas pemikiran bahwa membagikan dividend an menggantinya dengan menerbitkan saham baru mempunyai dampak yang sama terhadap kekayaan pemegang saham (lama). Analisis tersebut sayangnya, demikian penganut pendapat bahwa dividen seharusnya di bagikan sekecil-kecilnya, mengabaikan adanya biaya emisi (floatation costs­). Apabila perusahaan menerbitkan saham baru, perusahaan akan menanggung berbagai biaya (yang di sebut dengan floatation costs). Seperti biaya notaris, akuntan, konsultan hukum, pendaftaran saham, dan sebagainya. Yang bisa berkisar antara 2-4%.

 

  1. 5.    Dana yang bisa di bagikan sebagai dividen

Dalam prakteknya pembagian dividen di kaitkan dengan laba yang di peroleh oleh perusahaan dan tersedia bagi pemegang saham. Laba ini di tunjukan dalam laporan  rugi laba sebagai baris terakhir dalam laporan (karena di sebut sebagai battom line), dan di sebut sebagai laba setelah pajak (earning after taxes).

Kalau kita kembali kepada teori keuangan, maka besarnya dana yang bisa di bagikan sebagai dividen (atau di investasikan kembali) bukanlah sama dengan laba setelah pajak. Dana yang di peroleh dari hasil operasi selama satu periode tersebut adalah sebesar laba setelah pajak di tambah dengan penyusutan. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa kita bisa membagikan sejumlah ini sebagai dividen. Karena kalau seluruh dana tersebut di bagikan sebagai dividen, maka perusahaan tidak akan bisa melakukan penggantian aktiva tetap di masa yang akan dating, kalau ini terjadi maka kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan berkuang.

Dalam teori keuangan, jumlah dana yang bisa di bagikan sebagai dividen bisa dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :

D  =          E  +  Penyusutan – investasi pada A.T. – Penambahan M.K.

 

Keterangan :

D         = Dividen

E          = Laba Setelah Pajak

A.T      = Aktiva Tetap

M.K     = Modal Kerja

Persmaan tersebut menunjukkan bahwa dana yang bisa di peroleh dari operasi perusahaan (yaitu E + Penyusutan) di atas keperluan investasi untuk menghasilkan laba di masa yang akan dating (yaitu investasi pada AT dan MK) hanya saja untuk menyederhanakan analisis sering di asumsikan bahwa investasi pada aktiva tetap akan di ambilkan dari dana penyusutan, dan modal kerja di anggap tidak berubah (sehingga tidak perlu menambah modal kerja). Apabila asumsi ini dipergunakan, maka bisa dimengerti kalau besarnya D akan di tentukan oleh E. maksimum D yang bisa di bagikan adalah sama dengan E.

Karena itulah bisa di mengerti mengapa dalam prakteknya di gunakan laba bersih setelah pajak sebagai ukuran jumlah maksimum dana yang di bagikan sebagai dividen yang di bagikan misalnya 40% dari E. maka ini berarti bahwa yang 60% di pergunakan untuk menambah dana dari penyusutan untuk investasi pada aktiva tetap dan penambahan modal kerja.

 

  1. 6.    Stabilitas dividen dan residual decision of divided

Dalam prakteknya  nampaknya perusahaan tidak menerapkan keputusan dividen sebagai residual decision,hal ini terlihat adanya kecenderungan bahwa perusahaan enggan  menurunkan pembayaran dividen meskipun barangkali mengalami penurunan perolehan laba. Dengan kata lain, keputusan dividen nampaknya menjadi keputusan aktif, dan bukan pasif.

Penyebabnya adalah bahwa dividen nampaknya mempunyai isi informasi (informational cintent of dividend). Nampaknya peningkatan atau penurunan pembayaran dividen sering di tafsirkan sebagai keyakinan manajemen akan prospek perusahaan. Apabila perusahaan meningkatkan pembayaran membaiknya kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Demikian pula apabila terjadi sebaliknya, dengan demikian manajemen akan enggan untuk mengurangi pembagian dividen, kalau hal ini di tafsirkan memburuknya kondisi perusahaan di masa yang akan dating  (sehingga akan menurunkan harga saham).

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa yang palin penting adalah apakah pembagian dividen tersebut di tangkap sebagai signal oleh para pemodal tentang prospek dan risiko perusahaan di masa yang akan datang. Jadi tidak benar bahwa pemodal menyukai dividen karena penerimaan dividen merupakan penghasilan yang pasti dan kenaikan harga saham (capital gains) merupakan sesuatu yang tidak pasti. Argumentasi yang di sebut sebagai bird in hand argument tersebut tidaklah tepat.argumen tersebut mempunyai kesalahan sebagai berikut, apabila penginvestasian kembali tersebut,

a)      Di harapkan memberikan tingkat keuntungan yang lebih besar dari biaya modalnya (dengan kata lain di harapkan memberikan NPV positif)

b)      Semua pemodal mempunyai pengharapan yang sama

c)      Pasar modal efisien.

 

  1. 7.    Menentukan kebijakan dividen

Dalam menentukan kebijakan dividen perlu memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

a)      Tidak benar bahwa perusahaan seharusnya membagikan dividen sebesar-besarnya. Apabila dana yang diperoleh dari operasi perusahaan bisa di pergunakan dengan menguntungkan, dividen menguntungkan, dividen tidak perlu di bagikan terlalu besar (bahkan secara sistematis tidak perlu membagi dividen).

b)      Karena ada keengganan untuk menurunkan pembayaran dividen perlembar saham, ada baiknya kalau perusahaan menentukan dividen dalam jumlah (dan rasio payout) yang tidak terlalu besar. Dengan demikian memudahkan perusahaan untuk meningkatkan pembayaran dividen kalau laba perusahaan meningkat, dan tidak perlu segera menurunkan pembayaran dividen kalau laba menurun.

c)      Apabila memang perusahaan menghadapi kesempatan investasi yang menguntungkan, lebih baik perusahaan mengurangi pembayaran dividen daripada menerbitkan saham baru. Penurunan pembayaran dividen mungkin akan di ikuti dengan penurunan harga saham , tetapi apabila pasar modal efisien harga akan menyesuaikan kembali dengan informasi yang sbenarnya.(yaitu adanya investasi yang menguntungkan)

d)     Karena pemodal juga membayar pajak penghasilan (personal tax), maka bagi pemodal yang sudah berada dalamm tax backet yang tinggi di Indonesia ( di Indonesia tax bracket tertinggi adalah  30%). Mungkin akan lebih menyukai untuk tidak menerima dividen (karena harus segera membayar pajak) dan menikmati capital gains. Kalau sebagian besar pemegang saham merupakan pemodal yang mempunyai tax bracket tinggi, pembagian dividen akan cenderung tidak terlalu besar.

e)      Apabila terdapat bias in favour of capital gains. Maka pemodal akan lebih menyukai untuk menerima dividen dalam jumlah yang lebih kecil.

 

  1. 8.    Pengaruh Debt To Equity ratio terhadap Dividen Payout Ratio

Semakin tinggi Debt to Equity Ratio semakin berkurang kemampuan perusahaan membayar dividen sebaliknya semakin turun Debt to Equity Ratio semakin tinngi kemampuan perusahaan membayar dividen.Komitmen perusahaan disektor manufaktur untuk melakukan pembayaran dividen secara teratur menyebabkan kemampuan pembayaran dividen tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya hutang perusahaan bahkan kenaikan hutang dapat menigkatkan kemampuan perusahaan membayar dividen selama penggunaan hutang harus selalu diiringi dengan peningkatan laba perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori keuangan yang menyatakan jangan lakukan hutang baru jika tidak menghasilkan tambahan laba.Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sartono (2001: 66)

 

SIMPULAN

Hutang didefinisikan sebagai pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul dimasa mendatang dari kewajiban organisasi sekarang untuk mentransfer asset atau meberikan jasa kepihak lain di masa mendatang, sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu

Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang perlunasannya atau pembayaran akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan.

Hutang jangka menengah adalah hutang yang jangka waktu atau umumnya lebih dari satu tahun dan kurang dari sepuluh tahun

Hutang jangka panjang atau long-term debt adalah satu bentuk perjanjian antara peminjam dengan kreditur dimana kreditur bersedia memberikan pinjaman sejumlah tertentudan peminjam bersedia untuk membayar secara periodik yang mencakup bunha dan pokok pinjaman

Dividen adalah pembayaran bagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Suatu perusahaan tidak harus membayar dividen kepada pemegang saham, namun demikian jika investor membeli saham dengan harapan akan mendapat dividen dan perusahaan tidak membayarnya maka mereka dapat menjual saham mereka. Jika terlalu banyak saham yang di jual maka nilai saham akan mengalami penurunan. Dividen dapat dibayar dengan uang atau dengan saham. Dividen saham adalah pembayaran dalam bentuk saham yang lebih banyak.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Hanafi, Mamduh M. 2004, Manajemen Keuangan. Yogyakarta: BPFE

 

 Munawir, S. 2004. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty

 

1997. manajemen keuangan jilid 1. Edisi binarupa aksara. Jakarta

 

 Riyanto, Bambang. 1997. Dasar – Dasar Pembelanjaan Perusahaan. Yogyakarta: BPFE

 

Jensen, M. and Meckling, W., 1976,  ìTheory of the Firm: Managerial Behavior  Agency Cost, and Ownership Structureî, Journal of Finance Economics 3,  pp. 305-360.

 

 Sartono, R. Agus. 2001. Manajemen Keuangan (Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: BPFE

 

Riahi – Belkoui, Ahmed. Teori Akuntansi. Jilid ke-1. Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2000.

 

Warren, Fees, Reeve, Accounting, USA: South-Western-College Publishing.

 

Sudarsi, Sri 2002. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dividen Payout Ratio pada Industri Perbankan yang Listed di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Jurnal bisnis dan ekonomi.

 

Black, F., dan Scholes, M. 1974. “The Effects on Dividend Yield and Dividend Policy on Common

 

Stock Prices and Returns”. Journal of Financial Economics; Gordon. M. J. 1962. “The Savings. Investment and Valuation of a Corporation”. Review of Economics and Statistics. (February);

 

Howton, S.D., Howton, S.W., dan Perfect, S.B. 1998. “The Market Reaction to Straight Debt Issues:

 

The Effects of Free Cash Flow”. The Journal of Financial Research. Vol. XXI. No.2. PP. 219- 228;

 

Stice, E.K., Stice, J.D., dan Skousen, K.F. 2005. Intermediate Accounting, 15th Edition, South- Western Publishing Co. Cincinati. Ohio;

 

Suharli, M. 2004. “Studi Empiris Terhadap Faktor Penentu Kebijakan Jumlah Dividen”. Tesis Magister Akuntansi (Tidak Dipublikasikan). Jakarta;

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s